Ahli Waris Makka Bin Sulemang Tolak Klaim Kepemilikan Tanah oleh Pihak Lain

Hal tersebut diduga terjadi pada beberapa ahli waris pemilik tanah almarhum Makka Bin Sulemang. Mereka merasa hak atas tanah milik keluarga mereka di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah diserobot oleh pihak yang mengatasnamakan Harmonis.

Oknum yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut mendasarkan klaimnya pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 675/III/3155/VI/1997 dan menguasai obyek tanah tersebut hingga saat ini. Namun, menurut Nasbidin, kuasa hukum para ahli waris Makka Bin Sulemang, AJB tersebut diduga cacat hukum karena dibuat atas dasar sertifikat tanah Nomor 23/1964 dan Nomor 48/1964 yang merupakan hak milik almarhum Makka Bin Sulemang.

“AJB tersebut dibuat antara almarhum Abd. Rahim dan Dg Rurung sebagai penjual, dengan almarhum Harmonis sebagai pembeli. Namun, Abd. Rahim dan Dg Rurung tidak memiliki hubungan hukum maupun kuasa dari Makka Bin Sulemang,” jelas Nasbidin.

Perselisihan ini semakin kuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 53 PK/Pdt/2005 dan Nomor 53 PK/Pdt/2017 yang membatalkan putusan sebelumnya terkait perkara ini, termasuk Putusan MA Nomor 3407 K/Pdt/2001, serta putusan pengadilan tingkat bawah.

Alasan pembatalan tersebut, menurut Nasbidin, didasarkan pada fakta bahwa almarhum Harmonis menyerahkan sebuah Bilyet Giro (BG) sejumlah Rp 525 juta kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai pembayaran tanah senilai Rp 800 juta, namun saat dicairkan BG tersebut ternyata tidak memiliki dana yang cukup.

Dg Bintang Bin Makka, salah satu ahli waris yang masih hidup, menegaskan bahwa keluarga mereka tidak pernah menjual tanah tersebut. “Semasa hidup almarhum Makka Bin Sulemang tidak pernah menjual obyek tanah itu,” ujarnya, saat di dampingi cucunya Ardi alias Daeng Tojeng, Pada Rabu malam 4 Juni 2025, melalui via WhatsApp.

Nasbidin menambahkan, tanah kliennya masih diakui oleh instansi terkait dan pihaknya berupaya mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secara hukum dan adil,” pungkasnya.