Palu, beritasulteng.id – Kampung Mamboro Perikanan, Kota Palu, berhasil meraih penghargaan tingkat Asia atas model penataan permukiman berbasis kolektif atau co-housing. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap pendekatan penataan kawasan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses pembangunan dan pengelolaan permukiman.
Informasi mengenai capaian tersebut disampaikan Direktur ARKOM Indonesia, Yuli Kusworo, saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE., di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Selasa (17/11/2026), pukul 13.00 WITA.
Dalam pertemuan itu, ARKOM Indonesia juga memaparkan perkembangan program penataan kawasan Kampung Baru di sekitar Kelurahan Lere melalui pendekatan konsolidasi tanah.
Yuli menjelaskan, penghargaan untuk Kampung Mamboro Perikanan diperoleh setelah model penataan permukiman tersebut diusulkan dalam sebuah kompetisi tingkat Asia yang melibatkan sekitar 16 hingga 19 negara.
Dari sejumlah model yang diusulkan, Kampung Mamboro Perikanan terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan melalui pendekatan co-housing. Konsep ini menitikberatkan pada pembangunan dan pengelolaan lingkungan permukiman secara kolektif dengan melibatkan masyarakat.
“Yang menang adalah Kampung Mamboro yang kami usulkan. Mamboro Perikanan sebagai model co-housing atau perumahan kolektif yang dibangun dan dikelola bersama masyarakat mendapatkan penghargaan dari jaringan Asia dan UN-Habitat di Bangkok,” kata Yuli.
Dalam kesempatan tersebut, ARKOM Indonesia menyerahkan plakat penghargaan kepada Wali Kota Palu sebagai bentuk penyampaian hasil capaian sekaligus apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Kampung Mamboro Perikanan.
Menurut Yuli, penghargaan itu menunjukkan bahwa pendekatan penataan permukiman yang mengedepankan partisipasi masyarakat berpeluang menghasilkan praktik pembangunan yang mendapat perhatian di tingkat internasional.
Selain membahas penghargaan tersebut, ARKOM Indonesia turut menyampaikan perkembangan program penataan Kampung Baru di kawasan sekitar Lere. Program ini direncanakan melalui skema konsolidasi tanah dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Palu.
Penataan kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung penerapan konsep urban acupuncture, yakni pendekatan pembenahan kota melalui intervensi strategis pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan kawasan dan masyarakat.
Yuli mengatakan, Wali Kota Palu memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program kolaborasi tersebut. Salah satu hal yang turut dibahas adalah peluang mencari sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Beliau sangat mendukung. Nanti bisa dicarikan pendanaan non-APBD sehingga kerja kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palu dapat terus dilanjutkan,” ujarnya.
Pengembangan program penataan permukiman tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, tertata, dan berkelanjutan.
Capaian Kampung Mamboro Perikanan di tingkat Asia juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan model penataan permukiman berbasis partisipasi masyarakat di kawasan lain di Kota Palu.







