Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Sulawesi Tengah (Sulteng) dikenal luas sebagai wilayah dengan cadangan nikel terbesar di dunia, serta kekayaan sumber daya mineral lainnya. Namun, paradoks masih terjadi: angka kemiskinan di provinsi ini masih berada di atas 11 persen.
Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menyebut hal ini sebagai tantangan bersama yang harus diatasi oleh pemerintah dan perusahaan tambang, khususnya yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
“Perusahaan perlu berkontribusi lebih melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dan pengembangan masyarakat,” ujar Gubernur saat pertemuan dengan perwakilan perusahaan tambang di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (24/4).
Salah satu bentuk CSR yang disarankan adalah pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar berprestasi asal Sulteng, termasuk kesempatan belajar di luar negeri. Gubernur juga mendorong pembangunan fasilitas kesehatan berstandar internasional agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar daerah atau luar negeri.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ini.
“Jika sumber daya alam habis, yang harus tersisa adalah sumber daya manusia yang unggul,” tegasnya, seraya memperkenalkan visi pembangunan “Sulteng Nambaso” – Sulteng yang maju dan berdaya saing.
Gubernur juga menekankan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pelaporan transparan terkait jumlah alat berat, kendaraan operasional, serta sumber pembelian bahan bakar yang digunakan.
Ia menyoroti bahwa penerimaan pajak bahan bakar minyak dari sektor tambang di Sulteng masih tergolong rendah, hanya sekitar Rp300 miliar per tahun, jauh di bawah Kalimantan Timur yang mencapai Rp7 triliun per tahun.
Selain itu, Gubernur meminta perusahaan untuk melakukan registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Sulteng, bukan di luar daerah, agar kontribusi pajak langsung masuk ke kas daerah.
Gubernur juga menyoroti keberadaan kendaraan operasional perusahaan yang masih banyak menggunakan pelat luar daerah, sehingga pajaknya tidak tercatat di Sulteng. Ia menekankan bahwa regulasi terkait pemungutan pajak ini sudah ada, tinggal diimplementasikan secara maksimal.
Terkait tenaga kerja asing (TKA), Gubernur meminta perusahaan untuk terbuka dalam pelaporan jumlah dan lokasi kerja para pekerja asing. Pasalnya, banyak TKA yang bekerja lintas kabupaten namun belum terdata secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan Bahasa Indonesia yang efektif bagi para TKA.
“Saya pernah mencoba berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dasar, tapi mereka tidak memahami,” ujarnya, mengkritik efektivitas pelatihan bahasa yang sudah berjalan.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi telah menjalin kerja sama dengan Universitas Tadulako dan lembaga pelatihan bahasa untuk mengadakan kursus Bahasa Mandarin gratis. Diharapkan, pelatihan ini mencetak penerjemah lokal yang dapat bekerja di perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara.
Melalui program BERANI Cerdas, Pemprov Sulteng juga akan menanggung biaya praktik kerja industri (Prakerin) dan uji kompetensi siswa SMK mulai tahun ini. Gubernur meminta perusahaan untuk membuka peluang bagi siswa SMK yang ingin melakukan praktik kerja dan menyerap lulusan bersertifikat.
“Mohon diterima jika mereka datang untuk praktek, dan diberi kesempatan jika sudah lulus,” katanya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah provinsi dan perusahaan tambang, dengan tujuan membangun Sulteng yang lebih sejahtera dan berdaya.
“Saya ingin kita punya satu visi, agar kehadiran perusahaan benar-benar memberi manfaat untuk rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, sejumlah kepala OPD terkait, serta perwakilan perusahaan tambang seperti IMIP, GNI, Hengjaya Mineralindo, Wanxiang, dan MSS.
