Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Kota Palu dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah membahas penguatan kerja sama di bidang pelayanan dan pembinaan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta pembentukan produk hukum daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Hendrik Pagiling, dengan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Senin (9/11/2026), pukul 15.00 WITA.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program kerja kedua pihak, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan perlindungan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa pemerintah daerah merupakan mitra strategis Kementerian Hukum dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurut Hendrik, sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui kerja sama tersebut antara lain fasilitasi pembentukan peraturan daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan kekayaan intelektual atas produk dan potensi unggulan daerah.
Ia berharap, kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Palu dapat ditindaklanjuti melalui program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk melanjutkan serta memperkuat kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
Menurutnya, sinergi kedua lembaga diperlukan untuk mendukung kepastian hukum sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan perlindungan hukum.
Salah satu agenda yang dibahas adalah optimalisasi 46 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di seluruh kelurahan di Kota Palu.
Keberadaan Posbankum diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan akses bantuan hukum. Untuk mendukung fungsi tersebut, peningkatan kapasitas paralegal serta penguatan peran lurah sebagai juru damai juga menjadi perhatian.
Penguatan peran tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat melalui musyawarah dan pendekatan nonlitigasi atau di luar pengadilan.
Selain pelayanan bantuan hukum, kedua pihak membahas perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terhadap produk unggulan daerah, kuliner khas, kerajinan, merek usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karya kreatif, serta kekayaan intelektual komunal.
Melalui fasilitasi dan pendampingan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, potensi lokal tersebut diharapkan memperoleh pelindungan hukum sehingga memiliki nilai tambah ekonomi dan daya saing.
Pembahasan juga mencakup harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan regulasi yang disusun Pemerintah Kota Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Di bidang pembinaan hukum, peluang kerja sama meliputi penyuluhan hukum, pembudayaan hukum, dan pengembangan Kelurahan Sadar Hukum.
Sementara itu, pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), pembahasan diarahkan pada fasilitasi legalitas badan hukum, termasuk perseroan perorangan bagi pelaku UMKM, yayasan, dan perkumpulan.
Hendrik menegaskan bahwa berbagai peluang kerja sama tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi berkelanjutan dan program kerja yang terukur agar pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Hendrik Pagiling didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Sopian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Putu Dharmayasa, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Ili Rusliadi.
Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak berharap kerja sama di bidang hukum dapat terus dikembangkan, terutama dalam memperluas akses pelayanan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Kota Palu.
