Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan 18 unit rumah permanen bagi warga yang terdampak konflik lahan di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Penyediaan rumah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penyelesaian persoalan agraria antara warga dan pihak perusahaan.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara perwakilan masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan kesepakatan tersebut difasilitasi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan langkah untuk menyelesaikan persoalan agraria dengan mengedepankan pendekatan humanis, sekaligus memperhatikan perlindungan hak masyarakat dan keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” kata Anwar.
Ia menegaskan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan masyarakat, termasuk masalah yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya maupun yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurut Anwar, setiap persoalan masyarakat perlu mendapat perhatian dan penanganan agar tidak berlarut-larut serta menimbulkan ketidakpastian.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 untuk 18 kepala keluarga (KK) penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga akan menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan yang disediakan juga harus berstatus clear and clean, yakni tidak memiliki persoalan hukum maupun sengketa dengan pihak lain.
Proses pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Sementara itu, pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan dengan batas waktu paling lambat 10 November 2026.
Adapun pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Pihak perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu mendukung penyediaan fasilitas umum di kawasan relokasi, terutama jalan lingkungan dan drainase. Dengan demikian, pelaksanaan kesepakatan dapat menjadi tanggung jawab bersama sesuai peran masing-masing pihak.
Ia mengapresiasi Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, pihak perusahaan, serta masyarakat yang telah terlibat dalam proses komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.
Anwar berharap seluruh pihak konsisten menjalankan kewajiban masing-masing agar kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi benar-benar diwujudkan.
“Kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tempat tinggal mereka.
Warga berharap seluruh poin kesepakatan segera direalisasikan sehingga mereka memperoleh kepastian tempat tinggal dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyelesaian konflik lahan di LIK Tondo. Namun, realisasi pembangunan rumah, penyediaan lahan, serta pemindahan warga masih menjadi hal yang perlu dikawal bersama oleh seluruh pihak terkait.
