Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyiapkan langkah mediasi untuk menindaklanjuti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi bersama Serikat Pekerja Tadulako yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Anwar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan tersebut. Ia meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri untuk memastikan kesesuaiannya dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Anwar, persoalan hubungan industrial harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang tepat. Perusahaan maupun pekerja perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan agar penyelesaian dapat dilakukan secara terbuka dan adil.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan perusahaan terkait PHK harus didasarkan pada alasan dan ketentuan yang jelas, bukan karena persoalan pribadi atau ketidaksukaan terhadap individu tertentu. Karena itu, seluruh proses perlu mengedepankan fakta dan aturan hukum.
Sebagai tindak lanjut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi untuk diverifikasi oleh pemerintah. Data tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam proses penanganan dan mediasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya berencana memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan. Anwar meminta agar perwakilan manajemen yang dihadirkan merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan sehingga pembahasan dapat berjalan efektif.
Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Anwar berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung dan mencari solusi atas persoalan tersebut.
Untuk mendukung pelaksanaan mediasi, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat pertemuan, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional guna membantu mobilisasi pekerja maupun perwakilan perusahaan.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Anwar.
Melalui mediasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap persoalan PHK terhadap 40 pekerja dapat menemukan penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan serta hak-hak pekerja.
