Palu, beritasulteng.id – Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, S.E., bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga dari wilayah Tatura Utara, khususnya Jalan Anoa, dan Kelurahan Nunu, mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026), pukul 09.00 WITA.
Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong agar penanganan hukum atas insiden yang terjadi di wilayah Anoa dan Nunu dapat dilakukan secara tuntas, profesional, dan berkeadilan.
Dalam pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., Wali Kota Palu menyampaikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen menangani peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendampingi beberapa teman-teman dinas, tokoh-tokoh masyarakat, serta keluarga kita dari Tatura Utara, khususnya Anoa, dan keluarga kita di Nunu untuk bertemu dengan Pak Kapolda. Alhamdulillah, hal yang kami dorong agar pihak kepolisian mengusut tuntas dan menjalankan proses hukum atas kejadian di wilayah Nunu dan Anoa,” ujar Hadianto.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Palu juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden yang melibatkan warga dari kedua wilayah tersebut.
Ia mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Anoa dan Nunu, agar menghentikan pertikaian serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun isu provokatif yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan hal ini dengan sebaik mungkin. Saya meminta dengan sangat, hentikanlah sudah pertikaian. Jangan lagi mau bertikai seperti ini, bukan cuma buat keluarga di Anoa dan Nunu, tapi untuk kita semua,” tegasnya.
Hadianto juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun prasangka maupun stigma negatif terhadap kelompok atau warga tertentu. Menurutnya, seluruh masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar Kota Palu yang harus menjaga persaudaraan dan kerukunan.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses penanganan perkara. Sementara itu, kepolisian diharapkan terus melakukan pengamanan dan pemantauan situasi guna memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, Wali Kota Palu juga mengumumkan rencana kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan petasan di wilayah Kota Palu.
Menurut Hadianto, suara petasan berpotensi menimbulkan kepanikan dan memicu trauma masyarakat, terutama di tengah situasi yang membutuhkan ketenangan.
“Saya sudah memberikan instruksi kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Nanti secepatnya kita akan tindak lanjuti melalui surat edaran bahwa Kota Palu melarang peredaran petasan atau penjualan petasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut direncanakan berlaku secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang perayaan Tahun Baru.
Pemerintah Kota Palu akan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga akan dilakukan bersama aparat terkait, termasuk terhadap pelanggaran yang nantinya dapat dikenai tindakan sesuai aturan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Palu berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Anoa, Nunu, dan seluruh Kota Palu dapat kembali kondusif sehingga aktivitas masyarakat berlangsung aman, damai, dan tenteram.
