Menko AHY Tinjau Pelabuhan Donggala dan Serahkan Sertifikat Tanah kepada Masyarakat

Editor ; Moh.Nasir Tula

Palu, beritasulteng.id – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Sulawesi Tengah menjadi momen penting bagi Kabupaten Donggala. Dalam kunjungan tersebut, AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Rombongan meninjau langsung Pelabuhan Donggala dan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyambutan dilakukan secara hangat oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, sebelum dilanjutkan dengan peninjauan ke sejumlah titik infrastruktur pelabuhan. AHY mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Donggala sangat berkesan, terutama setelah menyaksikan langsung kemajuan terminal penumpang yang diharapkan menjadi pusat konektivitas penting bagi masyarakat serta arus barang di Sulawesi Tengah.

“Saya rasa ini adalah kenangan yang akan selalu saya bawa. Pelabuhan Donggala memiliki peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan potensi ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang kaya akan sumber daya alam,” kata AHY.

Ia juga menegaskan pentingnya konektivitas sebagai fondasi bagi pembangunan berkeadilan. “Sumber daya alam tidak akan berarti jika distribusinya tidak merata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang rentan, terpencil, dan terdampak bencana,” tambahnya.

Sebagai Menko yang mengkoordinasikan kementerian terkait, seperti PUPR, Perhubungan, ATR/BPN, dan Transmigrasi, AHY berencana menggelar rapat koordinasi besar di Palu dengan para kepala daerah se-Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi tersebar merata dan berkelanjutan.

Selain peninjauan infrastruktur, AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat serta pemerintah daerah, termasuk sertifikat aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), hingga tanah wakaf. Ia menyampaikan bahwa sertifikat ini bukan hanya sebagai legalitas, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.

“Sertifikat ini adalah bukti kehadiran negara yang memberikan ketenangan dan kepastian hukum bagi rakyat. Gunakan dengan bijak dan produktif, jangan konsumtif,” pesan AHY di hadapan para penerima.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang baik. Hingga Juli 2025, dari target 5.494 bidang, telah berhasil diselesaikan 4.797 bidang atau sekitar 95,5 persen. Di Donggala sendiri, sertifikat yang diserahkan mencakup 160 bidang dari total 4.384 bidang se-Sulawesi Tengah.

Ossy juga menegaskan pentingnya visi pertanahan yang diterapkan oleh AHY selama menjabat Menteri ATR/BPN sebelumnya. “Pak Menko AHY sangat memahami kompleksitas masalah pertanahan. Kehadiran beliau hari ini menunjukkan konsistensinya terhadap reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat melalui kepastian hukum,” jelas Ossy.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menilai penyerahan sertifikat sebagai bagian dari kehadiran negara untuk melindungi hak rakyat.

“Tanah bukan hanya objek ekonomi, tetapi juga identitas dan masa depan. Sertifikat tanah memberikan ketenangan, membuka akses modal, dan mendukung pembangunan yang lebih adil,” ujar Gubernur Anwar.

Di kesempatan yang sama, Bupati Donggala Vera Laruni juga menyampaikan harapannya agar pembangunan infrastruktur di wilayahnya mendapat perhatian lebih. “Masih banyak jalan dan jembatan yang menggunakan batang kelapa. Saat hujan, anak-anak tidak bisa ke sekolah. Kami berharap dukungan Pak Menteri dapat terwujud untuk daerah kami yang tertinggal dan rawan bencana ini,” ujarnya.