Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan efisiensi anggaran sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), selain tingkat serapan anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., menegaskan bahwa pengendalian belanja OPD sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat hingga akhir tahun.
“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” ujar Novalina saat membuka Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan pada Aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Aula BPKAD Sulawesi Tengah, Kamis (3/7).
Dalam kesempatan itu, Novalina menginstruksikan agar OPD dapat menekan kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi yang dinilai tidak memiliki manfaat signifikan. Ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai alternatif koordinasi, seperti melalui aplikasi konferensi video.
“Optimalkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi,” imbaunya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perjalanan dinas pejabat eselon II harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur dan sekretaris provinsi. Hal ini untuk memastikan urgensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
“Kalau tidak urgen, tidak usah dilakukan,” tegasnya.
Menurut Novalina, upaya pengendalian belanja diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah, sekaligus menghindari potensi defisit anggaran.
Kegiatan FGD tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., serta diikuti oleh pejabat administrator dan pengawas dari seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
