Editor ; Moh.Nasir Tula
Buol, beritasulteng.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokoyurli, Kabupaten Buol, kini mulai menerapkan Program “Berani Sehat” yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa harus mengurus status kepesertaan BPJS terlebih dahulu.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur H. Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Program “Berani Sehat” resmi diluncurkan pada 13 April 2025 dan bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
Direktur RSUD Mokoyurli Buol, dr. Hj. Mariati A. Ismail, menjelaskan bahwa pelayanan kini lebih mudah melalui Aplikasi Sehati yang terintegrasi dengan sistem rumah sakit.
“Sebelumnya pasien harus mendatangi Dinas Sosial untuk mengurus BPJS. Sekarang cukup menunjukkan KTP kepada petugas kami untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (24/4/2025).
Meski demikian, pasien rawat jalan tetap diwajibkan membawa surat rujukan dari puskesmas. Adapun pasien rawat inap dapat langsung dilayani apabila bersedia dirawat di kelas 3 sesuai ketentuan teknis Program Sehati. Untuk kondisi gawat darurat, pasien bisa langsung ditangani di instalasi gawat darurat (IGD).
Program ini juga berlaku bagi warga Sulawesi Tengah yang berdomisili di luar Kabupaten Buol. Selama memiliki KTP dengan alamat di wilayah provinsi tersebut, mereka tetap dapat mengakses layanan di RSUD Mokoyurli. Sementara itu, peserta BPJS aktif tetap dilayani sesuai jalur yang tersedia.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Sehati, menyampaikan bahwa program ini juga mencakup aktivasi otomatis kartu BPJS yang sebelumnya nonaktif, tanpa harus menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu.
“Ini merupakan langkah strategis Pemprov Sulawesi Tengah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar Reny.
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (sultengprov.go.id), Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa program ini merupakan wujud komitmennya dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
“Ini bukan sekadar program populis. Kesehatan dan pendidikan adalah hak asasi rakyat. Jika tidak ditangani, maka itu akan menjadi beban moral bagi pemimpin,” tegas Anwar dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah dan bupati se-Sulawesi Tengah.
