Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menyoroti lambatnya realisasi komitmen PT Citra Palu Minerals (CPM) terkait penciutan lahan tambang di Poboya serta dukungan terhadap pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hingga kini, janji perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah belum menunjukkan kemajuan berarti.
Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, menegaskan bahwa komitmen penciutan lahan bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan berkaitan langsung dengan hak hidup, ruang ekonomi, dan kelangsungan sosial masyarakat Poboya yang telah turun-temurun bergantung pada wilayah tersebut.
“Janji itu harus ditunaikan sebagaimana telah disampaikan perusahaan kepada rakyat. Kalau tidak, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada Jumat (5/12/2026).
Kekhawatiran Konflik Sosial
Andri mengingatkan bahwa ketidakjelasan sikap PT CPM dapat memperpanjang ketegangan di lapangan. Ia menilai pemerintah pusat maupun daerah harus hadir sebagai penengah yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saya khawatir konflik sosial akan terus terjadi di atas tanah nenek moyang masyarakat Palu. Pertanyaannya, apakah negara akan membiarkan hal itu terjadi?” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Poboya selama ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga ketertiban, namun ketidakpastian dari pihak perusahaan dapat memicu potensi gesekan yang tidak diinginkan.
DPN Sulteng Siap Berdiri Bersama Warga
DPN Sulteng menyatakan dirinya berada di sisi masyarakat Poboya, terutama para pekerja rakyat yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut. Organisasi itu menilai pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kolaborasi, bukan dominasi sepihak.
“Kami akan selalu bersama masyarakat dan pekerja rakyat Poboya. SDA harus dikelola bersama, secara adil dan transparan,” tegas Andri.
Dorongan kepada Pemerintah
DPN Sulteng meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait, khususnya Kementerian ESDM, untuk memastikan bahwa komitmen PT CPM segera diwujudkan. Kepastian tersebut dinilai sangat penting guna menjaga stabilitas sosial, memberikan ruang legal bagi penambang rakyat, serta menghadirkan kepastian hukum bagi semua pihak.
Aksi Ribuan Warga: Desakan yang Semakin Kuat
Sebelumnya, sekitar seribu warga Poboya dan masyarakat lingkar tambang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Kamis (5/12/2025) sore. Aksi berlangsung damai dengan massa yang tiba menggunakan kendaraan roda dua dan empat.
Dalam tuntutannya, warga mendesak perusahaan segera mengajukan penciutan lahan tambang emas Poboya kepada Kementerian ESDM, sebagaimana pernah dijanjikan. Mereka juga meminta pemerintah mengambil langkah tegas bila PT CPM tidak menunjukkan itikad baik.
Massa membawa berbagai spanduk seperti “Usir CPM”, “Segerakan Penciutan Lahan”, hingga “WPR Harga Mati”. Mobil komando menjadi pusat koordinasi jalannya aksi yang berlangsung tertib, menunjukkan kuatnya solidaritas warga dalam memperjuangkan ruang hidup mereka.
Bagi masyarakat Poboya, penciutan lahan bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga simbol keadilan dan hak atas tanah yang telah mereka warisi dari generasi ke generasi.
