Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia, Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan”, Kamis (25/9/2025) di Grand Syah Hotel Palu. Kegiatan yang digelar sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi kebijakan pangan ini diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulteng serta sejumlah perwakilan instansi teknis.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan serius di bidang pengendalian inflasi. Data terbaru menunjukkan, provinsi ini menempati posisi keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0 persen. “Penyumbang terbesar inflasi adalah beras. Padahal, produksi beras kita sebenarnya surplus. Namun, kenyataannya harga di pasar justru tinggi,” ungkapnya.
Menurut Anwar, kondisi tersebut menjadi ironi karena ketersediaan pangan relatif cukup, tetapi distribusinya belum merata hingga ke masyarakat. Untuk itu, pemerintah provinsi berkomitmen menjalankan program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera. Program ini diyakini menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
“Musuh utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukan hanya keterbatasan infrastruktur, tetapi kemiskinan yang masih tinggi. Angka kemiskinan kita tercatat 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa, dengan 80 ribu rumah tangga miskin. Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak ke rakyat kecil. Ketika harga naik, masyarakat miskin yang paling menderita. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya tanggung jawab BPS,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Rini Motong, berupa rencana pembentukan regulasi bersama dalam memperkuat distribusi pangan. Menurutnya, gagasan itu lebih efektif ketimbang membentuk perusahaan daerah baru, karena melalui payung hukum yang jelas, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dapat bergerak serentak menjaga kestabilan harga.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” pungkasnya.
FGD ini diharapkan menjadi momentum awal bagi pemerintah daerah se-Sulteng untuk menyatukan strategi pengendalian harga, memperkuat koordinasi distribusi pangan, serta membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh.
