Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan perlunya keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Anwar Hafid mengkritisi pembagian DBH yang hanya Rp200 miliar per tahun, padahal kontribusi sektor pertambangan Sulteng mencapai Rp570 triliun.
“Kami merasa pembagian DBH ini tidak adil. Presiden Prabowo Subianto pun telah menyoroti hal ini, dan kami berharap ada perubahan regulasi yang lebih berpihak kepada daerah penghasil,” ujar Anwar Hafid di hadapan anggota DPR RI.
Dukungan Akademisi dan DPRD Sulteng
Penegasan Anwar Hafid mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi kebijakan publik Universitas Tadulako (Untad), Prof. Dr. Slamet Riyadi Cante, M.Si. Menurutnya, alokasi DBH yang diterima Sulteng saat ini jauh dari proporsional dan tidak sebanding dengan dampak lingkungan serta sosial yang ditimbulkan oleh industri tambang.
“Kebijakan DBH ini memang harus dikaji ulang. Dari Rp570 triliun yang dihasilkan, Pemprov Sulteng hanya mendapat Rp200 miliar. Ini tidak cukup untuk menangani dampak lingkungan maupun sosial akibat pertambangan,” ujar Prof. Slamet melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Rabu (30/4/2025).
Selain itu, Anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan pembagian DBH.
“Ini sangat tidak adil. Sulteng hanya mendapat Rp200 miliar, sementara dampak ekologis dan konflik sosial akibat industri smelter sangat besar,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Morowali Utara tersebut.
Ia menambahkan bahwa dana tersebut bahkan tidak cukup untuk pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera merevisi regulasi DBH agar lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Harapan untuk Perubahan Regulasi
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, juga menekankan pentingnya memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan pertambangan.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Idrus Haddado, SH, turut mendukung perjuangan Gubernur Anwar Hafid dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
“Kita harus mendukung perjuangan Gubernur agar DBH lebih berpihak kepada daerah penghasil. Ini penting untuk kesejahteraan masyarakat Sulteng,” ujar Idrus saat ditemui di salah satu warkop di Palu, Rabu siang (30/4/2025).
Sejumlah pihak berharap agar DPR RI dan pemerintah pusat segera menindaklanjuti aspirasi ini demi keadilan dalam pembagian dana transfer ke daerah.
