
Palu, beritasulteng.id – Memasuki tahun kelima pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kawasan serta Huntap Satelit, di Kota Palu pasca gempa 2018.
Dimana semuanya di bangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Pelaksan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II.
Sejauh ini baru sebagian Huntab yang selesai di bangun sperti Huntab Tondo dan Talise, Lere dan Petobo yang peruntukanya buat para penyintas dan telah menerima kunci hunian Huntab, namun sayangnya Huntab tersebut masih sajah bermasalah, ucap Anggota DPRD Kota Palu M.Syarif, Pada Selasa 09 Januari 2024.
Apalagi sekarang ini ada beberapa Huntap yang mengalami keterlambatan dan adanya ketidak becusnya pihak perusahaan BUMN mengerjakan Huntab tersebut, disini harus ditelusuri oleh pihak aparat penegak hukum.
Aparat penegak hukum di anggap perlu melakukan audit atas adanya keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan Huntap, harus di periksa pertanyakan keterlambatanya, harus di audit semua karena ini menggunakan uang negara, tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra.
Kalau melihat deadline waktu yang diberikan sebenarnya itu sudah selesai semua, yang anehnya menurut pihak kedua yakni PT.Wika, Nindya Karya, Waskita dan Adi Karya yang di percayakan oleh BPPW dan BP2P , waktunya masih berjalan dan masih dalam tahapan penyelesaian.
Olehnya itu kami berharap pihak aparat penegak hukum harus turun kelapangan mengecek semua Huntab, kami yakin bakal ada temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara, jelasnya. ( Nsr )