Palu,beritasulteng.id – Ribuan massa aksi yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai universitas, komunitas ojek online (ojol), serta organisasi masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Senin (1/9/2025). Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WITA dan berjalan dengan tertib hingga sore hari.
Sekitar pukul 13.00 WITA, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, didampingi Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., turun langsung menemui massa aksi. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh demonstran yang sejak pagi menyuarakan tuntutan terkait kebijakan pajak, retribusi daerah, hingga kepastian perlindungan ekonomi masyarakat.
Dalam dialog terbuka itu, Wali Kota Hadianto menegaskan komitmennya melakukan perubahan di Kota Palu yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Saya merubah Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga ikut berubah, melayani masyarakat. Hanya saja jangan kita beranggapan buruk terhadap pemerintah,” ujar Wali Kota Hadianto di hadapan massa aksi.
Terkait Pajak dan Retribusi
Wali Kota meluruskan isu yang berkembang di masyarakat mengenai pungutan pajak. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pajak khusus bagi UMKM. Pungutan yang ada hanyalah retribusi daerah sekitar Rp3.000 per hari, itu pun hampir tidak pernah dipungut.
Sementara pajak 10 persen yang berlaku di rumah makan merupakan kebijakan nasional. Namun, wali kota membuka ruang evaluasi agar kebijakan tersebut tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ia memastikan keputusan kenaikan hingga 1000 persen yang sempat menuai polemik telah dibatalkan.
“Naik 1000 persen itu tidak ada lagi. Ini bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Saya akui sosialisasi dari pemerintah sangat minim, dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu,” tegasnya.
Hadianto menambahkan, lonjakan nilai pajak sebelumnya hanya terjadi di beberapa zona tertentu seperti Kelurahan Layana Indah, yang mengalami perubahan fungsi kawasan dari hutan menjadi area bernilai ekonomi tinggi.
Aspirasi Ojol dan Rapat Lanjutan
Menindaklanjuti aspirasi, Wali Kota mengundang perwakilan korlap demonstran, pimpinan lembaga mahasiswa, dan komunitas ojol untuk hadir dalam rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang.
Secara khusus, ia menjanjikan pembangunan shelter bagi komunitas ojol tahun ini, lengkap dengan fasilitas tempat berteduh, pengisian daya ponsel, hingga jaringan Wi-Fi gratis.
Pajak untuk Pembangunan
Wali Kota juga menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Kota Palu.
“Kalau ditanya kemana pajak masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Demi Allah tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dari 144.280 lembar surat tagihan PBB yang diterbitkan tahun 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang melakukan pembayaran. Namun Pemkot Palu tidak pernah memaksakan penagihan, berbeda dengan daerah lain.
“Kita ingin menunjukkan Palu sebagai daerah yang kondusif. Ingat gempa 2018, kota kita rusak berat. Hari ini kita bangun lagi kota ini bersama-sama, dan mari kita jaga bersama,” pungkasnya.
Pertemuan langsung antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan massa aksi berjalan aman dan kondusif. Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmen membuka ruang dialog agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Foto: Jufri.
