Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Sikap tegas Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, SE, yang secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Poboya dan lingkar tambang mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Dukungan itu disampaikan Wali Kota di hadapan tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan rakyat lingkar tambang Poboya pada Jumat (22/08/2025).
Dalam pernyataannya, Hadianto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penciutan wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) serta mendorong legalisasi tambang rakyat Poboya yang telah hampir dua dekade menjadi polemik. Menurutnya, perjuangan rakyat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh dipinggirkan, apalagi diabaikan.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota akan membentuk tim percepatan legalisasi tambang rakyat Poboya yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Palu, perwakilan PT CPM, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, serta perwakilan masyarakat Poboya dan lingkar tambang. Tim ini akan mengkaji aspek teknis, hukum, serta sosial-ekonomi, sehingga aspirasi masyarakat dapat diformulasikan dalam kerangka kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Koordinator Forum Rakyat Lingkar Tambang Poboya, Kusnadi Paputungan, mengaku sangat mengapresiasi sikap Wali Kota tersebut. Ia menilai pernyataan Hadianto merupakan langkah maju yang akan membuka ruang perjuangan rakyat masuk ke jalur formal dan legal.
“Wali Kota menyatakan akan mengambil alih perjuangan legalisasi tambang rakyat Poboya sesuai kewenangan yang dimiliki. Bahkan beliau sudah memerintahkan bagian hukum dan pihak terkait untuk segera melakukan kajian teknis dan hukum, serta membentuk tim percepatan. Dengan demikian, perjuangan kita sudah masuk dalam koridor hukum dan perundang-undangan,” ujar Kusnadi.
Menurut Kusnadi, perjuangan legalisasi tambang rakyat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial bagi warga Poboya yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang. Ia menegaskan, masyarakat tidak menolak regulasi, melainkan justru mendesak agar negara hadir mengakui hak rakyat atas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Tokoh-tokoh adat Poboya yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menekankan bahwa aktivitas tambang rakyat sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya warga setempat. Mereka berharap pemerintah benar-benar konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan perusahaan besar.
Sejumlah aktivis lingkungan dan pendamping masyarakat yang turut hadir menyampaikan bahwa legalisasi tambang rakyat di Poboya juga harus dibarengi dengan tata kelola yang berwawasan lingkungan. Dengan begitu, aktivitas tambang tidak hanya menyejahterakan rakyat, tetapi juga menjaga kelestarian alam di sekitar Poboya.
Pertemuan antara Wali Kota dan masyarakat Poboya ini dinilai menjadi titik balik perjuangan panjang warga yang hampir 20 tahun memperjuangkan pengakuan negara atas aktivitas tambang rakyat. Dengan adanya sikap tegas pemerintah kota, mereka berharap ruang dialog semakin terbuka dan perjuangan tidak lagi dianggap ilegal, melainkan diakui secara resmi demi kesejahteraan bersama.
