Walikota Palu dan Kantor Staf Presiden Tinjau Progres Pascabencana dan Cagar Budaya di Palu

Rombongan KSP yang hadir antara lain Brigjen TNI (Purn) Syahnan, SE., MM (Tenaga Ahli Utama), Dr. Jeanne Francoise (Tenaga Ahli Madya), dan Ipan (Staf Pendukung).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kedeputian III KSP dalam rangka pelaksanaan pengendalian Program Prioritas Presiden serta pengelolaan isu strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.

Selama tiga hari ke depan (11–13 Juni 2025), KSP akan melakukan verifikasi lapangan terkait progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, termasuk pengelolaan kawasan cagar budaya. Hal ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Wali Kota Palu menyampaikan bahwa Kota Palu memerlukan sistem mitigasi bencana yang kuat karena merupakan wilayah dengan potensi bencana tinggi.

“Kota ini perlu mitigasi yang baik. BNPB mencatat siklus gempa di Palu merupakan peristiwa pengulangan satu generasi, yaitu setiap 25 hingga 30 tahun,” ujar Hadianto.

Ia juga mengapresiasi kehadiran tim KSP yang dianggap penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tertunda, seperti status lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum memiliki kepastian hukum sejak berakhirnya masa berlaku pada 2019.

“Kehadiran staf khusus presiden ini bagaikan angin segar bagi kami,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan besarnya dampak bencana 2018 yang menyebabkan dua kelurahan di Kota Palu, yakni Petobo dan Balaroa, tenggelam akibat likuefaksi.

“Sekitar 176 hektare wilayah di Petobo dan 64 hektare di Balaroa tenggelam. Karena itu, tidak boleh lagi ada permukiman warga di wilayah tersebut,” tegasnya.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut para asisten Sekretariat Daerah Kota Palu serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.