Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meminta dukungan Komisi II DPR RI agar mendorong regulasi yang lebih tegas terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, turut dihadiri Wakil Ketua Dede Yusuf dan sejumlah anggota lintas fraksi, serta para kepala daerah dan pejabat BUMD se-Sulteng. Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menyampaikan bahwa sebagai mantan legislator, ia memahami pentingnya peran politik nasional dalam mengakomodasi kepentingan daerah. Ia pun menekankan pentingnya pelayanan terbaik bagi wakil rakyat yang berkunjung.
Terkait program prioritas daerah, Anwar menjelaskan bahwa program Berani Cerdas dan Berani Sehat telah berjalan melalui efisiensi anggaran. Pendidikan menengah negeri kini digratiskan dan cakupan jaminan kesehatan mencapai 80 persen warga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, tantangan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian. Sebanyak 89 desa belum teraliri listrik dan 606 desa belum memiliki akses telekomunikasi. Melalui program Berani Menyala, pemerintah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh wilayah Sulteng.
Dalam sektor ekonomi, Anwar memaparkan inisiatif pemberdayaan petani dan nelayan melalui Brigade Pertanian dan distribusi alat tangkap. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan satu harga bahan pokok untuk mengatasi ketimpangan harga antarwilayah, terutama untuk LPG.
Upaya penyelesaian konflik agraria juga menjadi sorotan, di mana pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Gubernur juga mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN agar pengisian jabatan lebih responsif dan profesional.
Sebagai penutup, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan berbasis nilai religius dan kearifan lokal, seperti penghormatan terhadap waktu salat di lingkungan pemerintahan.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah-langkah strategis tersebut dan menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD dalam menopang fiskal daerah. Ia menyayangkan masih rendahnya kinerja sebagian besar BUMD di Sulteng.
Menurut Rifky, permasalahan tersebut bukan hanya soal manajemen, tetapi juga minimnya diversifikasi usaha dan ketidaktepatan struktur pembiayaan. Ia menekankan perlunya kehadiran regulasi baru dalam bentuk Permendagri untuk memastikan pembinaan dan pengawasan lebih efektif.
“Kita ingin BUMD dikelola profesional, bukan sekadar tempat balas budi politik,” ujarnya. Ia menambahkan, peran aktif Kemendagri sangat dibutuhkan untuk membina, atau bila perlu, membubarkan BUMD yang tidak sehat.
