Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengambil langkah tegas dalam memastikan stabilitas harga gas LPG 3 kg menjelang Lebaran. Dalam komunikasi via video call dengan warga dan pengecer gas di Kabupaten Poso pada Kamis (13/3/2025), Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam percakapan yang berlangsung dari Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menanyakan langsung kepada pengecer dan pemilik pangkalan terkait lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat. Salah satu pengecer mengungkapkan bahwa mereka membeli gas dari pangkalan dengan harga yang sudah tinggi, sehingga terpaksa menjualnya lebih mahal kepada konsumen.
Menanggapi hal ini, Gubernur segera memerintahkan Asisten II untuk menelusuri rantai distribusi gas dan mengidentifikasi penyebab kenaikan harga. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti menaikkan harga secara tidak wajar.
“Jika ada pengecer yang menaikkan harga di atas HET tanpa alasan yang jelas, tindakan tegas akan diambil. Kami akan mencari pengecer yang lebih bertanggung jawab,” ujarnya. Selain itu, ia juga memperingatkan pangkalan yang terbukti menjual gas di atas HET agar bersiap menerima sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasional.
Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti potensi kelangkaan gas sebagai salah satu penyebab kenaikan harga. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina memastikan distribusi LPG 3 kg tetap lancar guna menghindari praktik spekulasi harga di lapangan.
“Jika memang pasokan kurang, kita akan berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota terpenuhi. Namun, jika ada pihak yang sengaja memainkan harga, mereka akan ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diberikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi demi keuntungan pribadi tidak akan dibiarkan. Bahkan, ia membuka kemungkinan adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran.
Dalam menghadapi peningkatan kebutuhan LPG menjelang Ramadan dan Lebaran, Gubernur menginstruksikan Pemerintah Daerah Poso, Satgas LPG, serta aparat keamanan untuk memastikan distribusi gas berjalan lancar.
“Masyarakat sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Jangan sampai mereka semakin terbebani akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Ia juga meminta setiap pangkalan menandatangani fakta integritas sebagai komitmen untuk menjual gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, harga yang sedikit lebih tinggi masih bisa ditoleransi dalam batas wajar, namun jika ditemukan pengecer yang menjual dengan harga jauh di atas normal, tindakan tegas akan segera dilakukan.
“Harga yang mencapai Rp40 ribu hingga Rp60 ribu per tabung jelas tidak wajar dan memberatkan masyarakat. Jika ditemukan kasus seperti ini, izinnya bisa dicabut,” ujarnya.
Sebagai penutup, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.
“Saya ingin memastikan harga tetap stabil dan adil. Jika ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan, kami akan menindak tegas,” pungkasnya
