Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu,beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima ratusan tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para tenaga kesehatan untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian status kepegawaian, termasuk bagi PPPK, PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer.
Dalam pertemuan itu, para tenaga kesehatan mempertanyakan kebijakan terkait peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mereka berharap pemerintah memberikan kejelasan mengenai status dan mekanisme pengangkatan tenaga kesehatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anwar Hafid menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon. Dalam percakapan tersebut, Anwar menyampaikan aspirasi yang disampaikan para tenaga kesehatan kepada pemerintah provinsi.
Anwar juga mempertanyakan kebijakan mengenai kepastian status PPPK tenaga kesehatan, khususnya jika dibandingkan dengan kebijakan yang telah diberikan kepada tenaga pendidik.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dalam percakapan tersebut, meminta agar aspirasi para tenaga kesehatan disampaikan secara tertulis. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pihak terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Anwar Hafid mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung aspirasi tenaga kesehatan tersebut dan akan membantu menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” kata Anwar.
Menurut Anwar, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Guru berperan dalam bidang pendidikan, sedangkan tenaga kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Anwar meminta para tenaga kesehatan menyiapkan surat resmi yang memuat aspirasi mereka. Surat tersebut, kata dia, akan dibawa dalam agenda kunjungannya ke Jakarta untuk disampaikan kepada kementerian terkait.
“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Anwar juga mengatakan persoalan PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih menjadi anggota DPR RI, ia mengaku telah menerima aspirasi terkait persoalan kepegawaian PPPK dari berbagai daerah.
Ia berharap aspirasi tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menurut dia, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pelayanan publik sehingga persoalan status kepegawaiannya perlu mendapatkan kejelasan.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
