Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Rakor digelar untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait dalam mengantisipasi karhutla serta dampak kekeringan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Anwar mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih masif dan terkoordinasi untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Ia mengatakan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar upaya penanganan yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan lebih sinergis.
Menurut Anwar, sebelum rakor digelar, dirinya telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk membahas langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat di sejumlah wilayah. Salah satunya di kawasan Poboya, Kota Palu, dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare.
Kabupaten Tojo Una-Una juga menjadi salah satu wilayah yang mencatat kejadian karhutla dengan luasan cukup besar. Di sejumlah desa, luas lahan yang terbakar dilaporkan mencapai sekitar 83 hektare.
Kejadian karhutla juga tercatat di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar mengatakan jumlah kejadian karhutla sempat meningkat pada awal tahun. Namun, setelah dilakukan pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan, kejadian tersebut kemudian menurun dalam beberapa bulan berikutnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan antara kondisi kekeringan dan kejadian karhutla. Menurutnya, kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus dan kondisi tersebut beriringan dengan meningkatnya kasus kebakaran.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Memasuki September, Anwar meminta seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia mengingatkan adanya potensi peningkatan kejadian karhutla apabila kondisi kering masih berlangsung.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meskipun hujan mulai turun di sejumlah daerah, kewaspadaan tetap diperlukan karena kondisi kekeringan di beberapa wilayah masih berpotensi berlangsung.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari pembahasan langkah penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam rakor tersebut, antara lain Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi mendorong penanganan karhutla dan kekeringan dilakukan secara terpadu untuk mengantisipasi meluasnya dampak terhadap masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Tengah.
