Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi internal yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, pada Senin (28/7/2025), bertempat di Aula Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulteng.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Ajen Kris, SE, MM, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Dr. Yoppy Patiro, SH, MH, serta sejumlah pejabat teknis terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya penerapan Good Mining Practice atau kaidah pertambangan yang baik, yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas ESDM. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mengejar aspek ekonomi, namun juga harus berlandaskan pada prinsip keselamatan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegas Gubernur.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat adalah percepatan implementasi program strategis “BERANI Menyala”, yakni program perluasan akses listrik ke desa-desa yang belum teraliri. Program ini merupakan bagian dari Nawacita BERANI, visi pembangunan daerah yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024–2029.
Gubernur menyampaikan bahwa “BERANI Menyala” akan menjadi program prioritas yang digencarkan selama lima tahun ke depan dengan dukungan penuh dari PT PLN (Persero) dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Masih ada ribuan rumah tangga di pelosok yang belum menikmati akses listrik. Kita tidak boleh tinggal diam,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sulteng tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Satgas ini akan bertugas memperkuat koordinasi, pengawasan, serta penanganan konflik di sektor pertambangan dan isu lingkungan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Salah satu perhatian utama Gubernur adalah persoalan Penambangan Tanpa Izin (PETI), yang dinilainya sebagai tantangan serius dalam tata kelola sumber daya alam di daerah. Ia menginstruksikan Dinas ESDM untuk segera merumuskan pedoman penanganan PETI secara komprehensif, termasuk mencari solusi legal bagi penambang rakyat.
Gubernur menyarankan pendekatan melalui skema kemitraan antara penambang rakyat dengan Koperasi Merah Putih sebagai solusi legalisasi yang tetap berpihak pada masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid juga meminta Dinas ESDM untuk meningkatkan sinergi dengan Inspektur Tambang, instansi tata ruang, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR agar program pembangunan sektor energi dan pertambangan dapat berjalan terpadu dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak bekerja secara sektoral. Menurutnya, koordinasi lintas sektor merupakan kunci percepatan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
“Semua harus saling dukung. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri-sendiri jika ingin mencapai visi pembangunan Sulawesi Tengah yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
