Editor : Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/3/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng, Rony Hartawan.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti disparitas harga pangan antarwilayah di Sulteng yang masih tinggi, khususnya perbedaan harga antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una.
“Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami ingin mencari solusi agar harga-harga ini stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid. Ia mengusulkan kebijakan subsidi distribusi sebagai upaya menekan perbedaan harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain stabilisasi harga, strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. Gubernur menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif dibandingkan sekadar memberikan bantuan sembako. Salah satu usulan yang disampaikan adalah program pendampingan intensif, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bertanggung jawab mendampingi warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik,” tegas Anwar Hafid.
Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, Gubernur juga menyoroti pentingnya program revitalisasi rumah tidak layak huni. Ia mengusulkan penerapan konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding), yang sebelumnya berhasil ia terapkan saat menjabat sebagai bupati. Program ini bertujuan untuk merenovasi rumah warga miskin agar layak huni.
Menutup arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa perubahan pola pikir dan kebijakan diperlukan untuk memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk berinovasi dalam mencari solusi konkret dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan baru ini, diharapkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat ditekan secara signifikan, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menekankan pentingnya pengembangan koperasi dan fasilitas penyimpanan hasil panen sebagai langkah strategis menekan fluktuasi harga pangan. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki satu gudang penyimpanan atau cold storage. Dana desa akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan, menyampaikan bahwa menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produktivitas daerah merupakan faktor kunci dalam mendukung perekonomian. Ia mengungkapkan, konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 57,3 persen terhadap perekonomian Sulteng, sehingga penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus menjadi prioritas.
“Jika kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Rony.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, menyatakan bahwa program “Berani Sejahtera” sejalan dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama program ini selama periode 2025-2029 adalah memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Program “Berani Sejahtera” mencakup kebijakan stabilisasi harga bahan pokok, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan wirausaha lokal. Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen untuk merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkelanjutan.
“Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda.
