Terkait Beberapa Kasus Di Desa Tompo Warga Desak Aparat Kepolisian Lakukan Penangkapan Kades Tompo

Ramli Parasila

Parimo, beritasulteng.id – Terkait banyaknya pelanggaran dalam memimpin roda pemerintahan di desa Tompo Kecamatan Taopa baik berupa kasus pemukulan warganya sendiri, pencurian bahan bangunan berupa semen di salah satu warga yang juga KAUR desa Tompo pada malam hari ( 24/08/2021 ) dan penyaluran dana BLT yang tidak transparan.

Masyarakat mengharapkan ke pihak aparat kepolisian untuk secepatnya melakukan proses hukum kepada Kades Tompo dan menuntut mundur dari jabatanya, ungkap Ramli Parasila.

” Ini desakan kuat dari masyarakat sekaligus aparat kepolisian melakukan penegakan hukum secara adil”. Ungkap Ramli Parasila, Pada Kamis 26/08/2021.

Warga desa Tompo sudah sangat resah dengan ulah kepala desa ( Kades ) yang menjadikan jabatanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan semena – mena melakukan pelanggaran hukum di desa, tegasnya

Ada beberapa poin yang menjadi desakan pengunduran diri dari masyarakat desa Tompo kepada Kades Tompo dan meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap yang bersangkutan.

Terkait poin – poin yang di maksud yakni,  tidak pernah ada Transparansi pada pembangunan Talud di Dusun Lima Desa Tompo yang di Anggarkan lewat Dana Desa Tahun 2019,sampai detik ini tidak jelas apakah pembangunan tersebut swakelolah atau di mitrakan.

Telah melakukan penganiayaan berat terhadap Saudara,SAFRUDIN SULEMAN, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 dan suda di laporkan ke Polsek namun tidak ada realisasi proses sesuai dengan UU KUHP 352, telah merampas tanah Aset Sekolah MIS Alkhairaat Tompo dan mengalihkannnya,dengan menggunakan hak kekuasaan jabatannya, dan di proses secara Undang-Undang Pasal 385 KUHP.

Kasus pelanggaran lainya oleh Kades Tompo yang telah merampas Hak Subsidi Stanting ( subsidi Bebek ) beberapa warga Desa Tompo,yang seharusnnya 4 Ekor per orang namun faktanya ada yang Cuma 3 ekor bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, di sebabkan bebeknya di rampas atau di ambil secara ilegal oleh oknum kepala Desa Tompo,di harapkan pihak penegak hukum menerapkan hukuman sesusui dengan aturan atau undang undang yang berlaku dan  melakukan pembohongan Publik tentang penyaluran BLT yang bersumber dari dana Desa yang tidak tepat sasaran,tutur Ramli.

Oknum kades Tompo telah menyampaiakn kepada Masayarakat lewat rapat di kantor Desa bahwa semua Masyarakat yang berhak menerima sudah terpenuhi semua namun fakta di lapangan masih ada masyarakat Desa Tompo yang seharusnya di sentuh oleh subsisdi pemeritah namun tidak pernah mendapatkan sentuhan subsidi hingga detik ini.bahkan mereka yang telah menerima BLT kategori layak sebagai penerima,dikeluarkan tanpa ada pemberithuan kepada yang bersangkutan dan di alihkan kepada orang yang ekonominya sudah tergolong mampu atau kelas ekonomi menengah ke atas.

Selain itu kades pun tidak pernah menyampaikan pertanggung jawaban secara administrasi kepada Masyarakat tentang penggunaan dana Desa padahal Undang-Undang telah menegaskan bahwa Penggunaan Dana Desa harus di gunakan secara transparansi baik Secara Manajemen ataupun admiistrasi bahkan hingga saat ini arsip Laporan Pertanggung Jawaban Desa tidak pernah Muncul di hadapan Ketua BPD dan Seluruh anggotanya.

Menuntut Kepala Desa Agar segera bertanggung jawab tentang perbaikan badan Jalan Kantong Produksi Tahun 2020,yang mana menurut tim monitoring Kecamatan bahwa realisasi pekerjaan hanya sampai 90% dan sampai saat ini,penyelesaian pekerjaan tersebut tidak ada lagi bahkan menurut analisa dari Masyarakat bahwa pekerjaan badan jalan terbut hanya berkisar 60 % saja selesai sementara saat ini sudah menyeberang tahun anggaran,ini adalah fakta bahwa Kades Tompo tidak pernah serius dalam menangani pembangunan badan jalan tersebut dan beliau harus bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan badan jalan tersebut yang lari jauh dari target pembangunan.

Seluruh masyarakat Desa Tompo menegaskan kepada pemerintah kabupaten Parimo melalui dinas terkait untuk pihak menon aktifkan Oknum Kades Tompo dari jabatanya ini, sebelum tuntas proses Hukum terhadap beliau berdasarkan laporan masyarakat desa Tompo, jelasnya. ( Fakhrudin )

About beritasulteng

Check Also

DPW APRI Sulteng Gencar Turun Ke Kab.Parimo Sosialisasi Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan

Parimo, beritasulteng.id –  Bertempat di Desa Posona Kecamatan Kasimbar tepatnya lokasi wisata pantai Ogobuaya dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *