Jakarta, beritasulteng.id – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Sulteng (Garuda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar demonstrasi di depan pintu masuk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp530 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain memperjuangkan hak fiskal Sulawesi Tengah, massa aksi juga menyoroti persoalan pembayaran DBH kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang menurut mereka mencapai lebih dari Rp100 triliun.
Massa menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan negara, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan pembangunan daerah.
Dalam orasinya, Koordinator Garuda Sulteng, Andi Ridwan Bataraguru, menyoroti ketimpangan ekonomi serta kondisi lingkungan yang dinilai semakin memprihatinkan.
Menurut Andi, daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seharusnya memperoleh hak dan manfaat yang sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Ia juga menilai keterlambatan pembayaran DBH berpotensi menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjalankan berbagai program pelayanan publik.
“Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung harus diimbangi dengan tanggung jawab negara terhadap pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Andi.
Garuda Sulteng menegaskan bahwa percepatan pembayaran DBH sebesar Rp530 miliar untuk Sulawesi Tengah dan penyelesaian kewajiban DBH kepada daerah-daerah lain merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal dan pemerataan kesejahteraan.
Andi juga mendesak pemerintah dan DPR RI agar memberikan perhatian terhadap ketimpangan ekonomi serta persoalan kerusakan lingkungan yang dihadapi berbagai daerah.
“Kami mendesak agar pemerintah dan DPR RI tidak menutup mata terhadap ketimpangan ekonomi serta persoalan kehancuran ekologis yang dihadapi berbagai daerah,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Soroti Ketidakhadiran Anggota DPR RI Dapil Sulteng
Selain menyuarakan tuntutan terkait DBH, massa aksi juga menyoroti tidak adanya anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah yang menemui mereka untuk menerima dan mendengarkan aspirasi.
Kondisi tersebut disayangkan oleh massa Garuda Sulteng. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Salim Baculu, mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab para wakil rakyat dari Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.
Dalam orasinya melalui pengeras suara di atas mobil komando, Salim menegaskan bahwa keberadaan wakil rakyat di DPR RI bukan sekadar menempati jabatan politik, melainkan membawa tanggung jawab untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Ia juga menyampaikan kekecewaan karena massa aksi tidak dapat bertemu langsung dengan anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah.
“Kami sangat kecewa karena kehadiran massa Garuda Sulteng di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi tidak dapat bertemu dengan anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah,” ujar Salim.
Garuda Sulteng berharap para wakil rakyat dari Sulawesi Tengah dapat lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya menyangkut hak fiskal daerah dan pemerataan pembangunan.
Aksi tersebut menjadi bagian dari desakan agar pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan hak daerah penghasil, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Selama kegiatan berlangsung, massa aksi bergerak dari titik pertama di sekitar kawasan Tugu Monas menuju titik kedua di Gedung DPR RI. Aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polda Metro Jaya dan berlangsung dalam keadaan aman serta lancar.
