Palu, beritasulteng.id – Kontroversi terkait pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus berlanjut. Ketua Harian Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Sulteng, Dedi Irawan, mengkritik sikap Ketua KONI Sulteng, Nizar Rahmatu, yang dinilai kurang mengedepankan prinsip musyawarah dan transparansi dalam proses organisasi.
Dedi menanggapi pernyataan Sekretaris KONI Parigi Moutong yang menyebut keputusan Nizar menunda Musorprov sebagai langkah bijak. Menurut Dedi, penundaan tersebut lebih bersifat paksaan daripada kesadaran untuk menjaga kebersamaan dan soliditas organisasi.
“Sejak awal, berbagai pihak di lingkungan KONI telah menyampaikan keberatan dan meminta adanya ruang diskusi sebelum Musorprov dilaksanakan,” ujar Dedi melalui keterangan tertulis pada Sabtu (22/3/2025).
Namun, ia menilai permintaan tersebut tidak diakomodasi. Sebaliknya, pihak KONI Sulteng disebut menutup ruang dialog dan memaksakan pelaksanaan Musorprov sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Kami sudah mencoba membangun komunikasi dan diskusi, tetapi semua argumen yang kami sampaikan diabaikan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai alasan percepatan Musorprov ini,” tegas Dedi.
Selain itu, Dedi juga menyoroti dugaan keterlibatan pihak luar yang disebut dimobilisasi oleh panitia untuk memperkeruh suasana. Ia mengungkapkan adanya kelompok yang mengatasnamakan diri dari desa tertentu dan mengancam akan melakukan tindakan fisik jika ada peserta yang mempertanyakan jalannya Musorprov.
Ia juga menyebut adanya insiden di mana Ketua KONI Sulteng meminta aparat keamanan mengeluarkan peserta yang tengah menyampaikan pandangannya. “Tindakan ini memicu ketegangan di antara peserta,” katanya.
Meski demikian, Dedi memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang dinilai bertindak profesional dalam menjaga keamanan selama Musorprov berlangsung.
Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti berupa rekaman yang menunjukkan adanya dugaan provokasi dari Ketua KONI Sulteng yang memicu ketegangan.
Dedi menilai situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan KONI Sulteng. Menurutnya, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa Musorprov berjalan sesuai aturan dan mencerminkan prinsip demokrasi dalam organisasi olahraga.
