Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Evy Mulyani, di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemkot Palu dan Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Sulawesi Tengah, khususnya dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas pembangunan daerah.
Audiensi itu juga merupakan kunjungan silaturahmi perdana Evy Mulyani setelah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda terkait penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Evy mengatakan, hubungan kerja antara Kanwil DJPb Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu selama ini telah berjalan dengan baik. Meski demikian, menurut dia, masih terdapat sejumlah agenda prioritas yang perlu didorong agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Program sudah banyak yang bersinergi. Tentu ada beberapa prioritas yang perlu kita percepat. Yang utama adalah bagaimana seluruh program tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palu,” ujar Evy.
Ia mengatakan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah siap mendukung agenda prioritas Pemkot Palu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan arahan kepala daerah.
Dukungan tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui koordinasi di bidang pengelolaan keuangan negara, komunikasi, serta pendampingan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Beberapa percepatan tentunya seiring dengan arahan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Berbagai agenda besar yang tadi disampaikan Ibu Wakil Wali Kota akan kami dukung,” katanya.
Selain membahas percepatan program, Evy menyampaikan rencana penyediaan dashboard fiskal yang dapat digunakan sebagai alat pemantauan sekaligus sistem peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah daerah.
Dashboard tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran dan membantu pemerintah mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian serta tindak lanjut.
“Dari sisi fiskal, kami ingin menyiapkan dashboard fiskal yang dapat menjadi early warning system. Dengan begitu, kita bisa memastikan anggaran APBN maupun APBD benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Evy juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, program yang telah direncanakan dan disepakati perlu terus didorong agar dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun.
“Kita pastikan seluruh hal yang sudah disepakati dan sinergi yang selama ini berjalan baik dapat terealisasi, khususnya di penghujung tahun 2026. Kita hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan, sehingga di sisa waktu ini kita harus benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi Kota Palu melalui kerja sama yang kuat,” katanya.
Pemkot Palu dan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah selanjutnya diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
