Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Ketua Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah, Andri Gultom, meminta PT Citra Palu Minerals (CPM) dan pemerintah memberikan ruang pemberdayaan bagi masyarakat lingkar tambang, khususnya pekerja informal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di Poboya, Kota Palu.
Andri mengatakan, keterbatasan pendidikan dan keterampilan menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat belum memenuhi kualifikasi untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan.
“Banyak rakyat hari ini kurang beruntung dari sisi pendidikan. Akibatnya, mereka tidak bisa masuk sebagai karyawan CPM. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hak untuk bekerja dan menghidupi keluarganya,” ujar Andri, Pada Rabu 12/08/2026.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui skema pemberdayaan yang terarah dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Ia menilai masyarakat yang belum memiliki kualifikasi untuk menjadi karyawan perusahaan tidak semestinya dibiarkan mencari penghasilan tanpa pendampingan dan perlindungan.
“Kalau ada aturan yang harus dipenuhi, mari dibimbing agar mereka bisa bekerja dengan tertib dan aman,” katanya.
Andri menegaskan, masyarakat lingkar tambang juga memiliki hak untuk memperoleh kesempatan ekonomi dan kehidupan yang layak.
Menurut dia, keberadaan aktivitas pertambangan di suatu wilayah idealnya turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
“DPN berada bersama mereka. Kuli, tukang, buruh dan pekerja informal adalah bagian dari rakyat yang hari ini sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton ketika aktivitas ekonomi berlangsung di wilayah mereka sendiri,” ujarnya.
Andri juga menyebut terdapat sekitar 11 ribu pekerja informal yang menurutnya menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di Poboya. Namun, angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikannya dan perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Ini bukan jumlah yang sedikit. Ada ribuan orang yang menggantungkan kehidupan dari Poboya. Mereka bukan sekadar angka, di belakang mereka ada keluarga, ada anak-anak dan ada masa depan yang harus dipertahankan,” katanya.
Karena itu, DPN Sulteng mendorong CPM bersama pemerintah dan masyarakat membuka ruang dialog untuk merumuskan pola pemberdayaan yang dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lingkar tambang tanpa mengabaikan aspek legalitas, keselamatan dan ketertiban.
“Yang kami minta sederhana: jangan tutup seluruh ruang bagi rakyat. Mari cari jalan keluarnya. Berikan ruang untuk mereka bekerja, bimbing mereka, lindungi keselamatan mereka, dan pastikan keberadaan pertambangan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
