Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis daerah yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor. Rapat ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/01/2026), dan dihadiri Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi, serta seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kesamaan langkah dan soliditas Forkopimda dalam merespons dinamika daerah yang terus berkembang. Menurutnya, tantangan di bidang keamanan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Forkopimda hari ini lengkap dan semua hadir tanpa diwakili. Kami baru saja menyelesaikan rapat rutin bulanan untuk menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai persoalan daerah,” ujar Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda mendesak menjadi pembahasan utama, di antaranya pemetaan potensi bencana sebagai langkah antisipatif, penertiban pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan, serta penguatan upaya penanganan peredaran narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal dan peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Anwar Hafid juga mengungkapkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal, khususnya di wilayah terpencil yang selama ini sulit terjangkau pengawasan. Satgas tersebut akan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya.
Menurutnya, aparat keamanan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, mencegah konflik horizontal, melindungi investasi strategis, serta memastikan aktivitas ekonomi berjalan tanpa merugikan masyarakat.
“Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua poin utama, yakni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar CPM dapat menghibahkan sebagian lahannya kepada masyarakat sekitar, serta mendorong kemitraan antara perusahaan dan masyarakat,” tuturnya.
Selain isu pertambangan, rapat Forkopimda juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberantasan narkoba. Gubernur menilai, peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus diperangi secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
“Penanganan narkoba adalah perang bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaannya hingga ke akar,” tegas Anwar Hafid.
Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Forkopimda turut membahas upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok. Selain itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Sulawesi Tengah juga menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur Anwar Hafid berharap Forkopimda dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat rasa aman di tengah masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kita juga mengantisipasi Lebaran, mulai dari pengendalian harga bahan pokok, dampak perubahan cuaca ekstrem, hingga potensi bencana yang rawan terjadi,” pungkasnya.
