Editor ; Moh.Nasir Tula
Buol, beritasulteng.id – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, menjadi narasumber utama dalam kegiatan podcast yang digelar oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buol, pada Minggu (12/10/2025) sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kantor Bupati Buol.
Podcast tersebut dipandu langsung oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buol, Wahida, SE, dengan mengangkat tema “Peran Pengawasan dalam Kemajuan Pembangunan Daerah.”
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palu menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan pembangunan di daerah.
“Peran APIP, khususnya Inspektorat Daerah, dalam melakukan pengawasan sangat penting dan strategis. Di Kota Palu, APIP sudah dilibatkan sejak tahap perencanaan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan sesuai dengan aturan dan berjalan efektif,” ujar Wali Kota Hadianto.
Ia menambahkan, Inspektorat bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas setelah kegiatan berjalan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan terlaksana tepat sasaran.
“APIP memberikan kontribusi yang besar karena dapat berperan sebagai early warning system atau detektor dini dalam setiap proses pembangunan. Dengan begitu, kita bisa memastikan program pemerintah tercapai baik secara kualitas maupun kuantitas,” lanjutnya.
Selain itu, Wali Kota Hadianto juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, APIP, dan lembaga pengawasan lainnya agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.
Podcast yang disiarkan langsung melalui akun Facebook “Inspektorat Daerah Kab. Buol” tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat dan aparatur pemerintahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kolaborasi antar daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan dapat terus ditingkatkan.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, khususnya dalam berbagi praktik baik (best practices) penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.
