Andhika Amir Desak Pemerintah Perbaiki Formula DBH SDA: “Sulawesi Tengah Harus Dapat Keadilan!”

Putra mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, itu menegaskan bahwa meski Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penghasil utama migas, nikel, dan perkebunan sawit, manfaat DBH yang diterima belum sebanding dengan dampak yang ditanggung masyarakat dan daerah.

“Sulawesi Tengah sering menghadapi masalah keterlambatan dan ketidakjelasan formula DBH migas. Padahal kami menanggung beban lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur akibat eksploitasi migas,” ujar Andhika Amir.

Ia menekankan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengatur mekanisme penyaluran DBH lifting migas yang lebih transparan, tepat waktu, dan berkeadilan.

Soroti Formula DBH Nikel

Andhika juga mengkritisi formula DBH sektor pertambangan nikel yang dinilai sudah tidak relevan karena masih berbasis ore mentah. Padahal, Sulawesi Tengah kini menjadi pusat industri hilirisasi nikel nasional dengan produk turunan seperti feronikel, stainless steel, hingga material baterai kendaraan listrik.

“Formula lama tidak adil dan menghambat nilai tambah bagi daerah. Kami minta RAPBN 2026 sudah memasukkan formula baru berbasis produk akhir nikel, supaya hilirisasi benar-benar berdampak langsung ke daerah penghasil,” tegasnya.

Persoalan DBH Sawit

Selain migas dan nikel, masalah juga muncul pada mekanisme DBH sawit. Menurut Andhika, alokasi DBH sawit tiap tahun justru mengalami penurunan, bahkan ditemukan kasus kelebihan bayar di sejumlah daerah penghasil.

“Kami minta pemerintah serius meninjau ulang mekanisme pungutan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit agar lebih adil dan transparan,” katanya.

Tuntut Pembayaran DBH Kurang Bayar

Dalam kesempatan yang sama, Andhika juga menyampaikan aspirasi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Morowali Utara, terkait pencairan DBH kurang bayar tahun 2021–2024.

“Dana ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah,” ujarnya.

Rapat Komite IV bersama pemerintah pusat ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan kebijakan DBH yang lebih berpihak pada daerah penghasil SDA, khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi tulang punggung industri strategis nasional.