Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah pada Senin (28/07/2025), bertempat di ruang rapat Kantor BPJN Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung pukul 08.00 WITA dan bertujuan membahas progres pembangunan infrastruktur utama di Kota Palu.
Turut mendampingi Wali Kota dalam kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM; Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Ismayadin; Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Moh. Arif; serta sejumlah pejabat teknis terkait.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala BPJN Sulawesi Tengah yang baru, Bambang Razak. Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kota Palu dan menyebutnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
“Sebagai kepala balai yang baru, ini merupakan kunjungan pertama dari Wali Kota Palu. Saya merasa terhormat dan bangga, terlebih karena saya kembali bertugas di kampung halaman untuk berkontribusi membangun Sulawesi Tengah,” kata Bambang Razak.
Ia memaparkan sejumlah fokus kerja BPJN Sulteng saat ini, di antaranya rehabilitasi dan peningkatan kualitas Jalan Moh. Yamin yang masuk dalam paket A1, penanganan lintas tambang, serta percepatan penyelesaian dan peresmian Jembatan Palu VI yang menjadi salah satu ikon baru Kota Palu.
Wali Kota Hadianto dalam sambutannya mengapresiasi dukungan BPJN terhadap berbagai program infrastruktur Pemkot Palu, khususnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia juga menginformasikan bahwa pihaknya telah menyurati Presiden Republik Indonesia agar proyek-proyek strategis yang ditargetkan selesai tahun ini dapat diresmikan langsung oleh Presiden.
“Kami menargetkan penyelesaian kawasan-kawasan prioritas paling lambat bulan Oktober, sehingga kami bisa mengundang Bapak Presiden untuk meresmikan pada November atau Desember 2025,” ungkap Wali Kota.
Terkait lintas tambang, Wali Kota menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPJN dan Pemkot Palu dalam pengawasan jalur tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah memberikan tenggat waktu hingga Agustus 2025 kepada para pelaku usaha tambang untuk melakukan perbaikan jalur.
“Jika tidak dilaksanakan, tentu akan ada konsekuensi. Kami memantau, dan sejauh ini beberapa pelaku usaha mulai melakukan perbaikan. Kami berharap BPJN turut mengawasi agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan progres pekerjaan infrastruktur dari paket A1 yang mencakup penanganan jalan dalam kota serta tanggul di ruas Jalan Rajamoili–Cut Mutia. Adapun progres pekerjaan A2.1 meliputi oprit Jembatan Palu IV dan pembangunan rigid beton oleh pelaku usaha tambang galian C, yang sebagian masih menunggu konfirmasi pelaksanaan.
Pertemuan ditutup dengan penegasan komitmen sinergi antara Pemerintah Kota Palu dan BPJN Sulawesi Tengah dalam menyukseskan program pembangunan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Palu.
