Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menerima audiensi dari Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng, Kamis (24/7/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara terarah, terukur, dan berkeadilan.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Masyarakat Pemantau TJSL Sulteng, Dr. Ir. Taslim Bahar, MT, bersama jajaran pengurus. Gubernur Anwar Hafid turut didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Dr. Yoppy Patiro, SH, MH.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program CSR sejalan dengan visi pembangunan daerah yang diusung melalui Nawacita BERANI, yang menitikberatkan pada keberpihakan kepada rakyat.
“Perlu ada langkah konkret dan sinergi kelembagaan agar program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin ada arah kebijakan yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk segera berkoordinasi dengan Masyarakat Pemantau TJSL dalam menyusun rapat kerja teknis. Rapat ini bertujuan mengonsolidasikan kebijakan CSR agar mendukung sektor prioritas pembangunan yang relevan dengan kondisi daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr. Yoppy Patiro, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur.
“Selama ini CSR cenderung berjalan parsial. Dengan optimalisasi regulasi dan integrasi ke dalam RPJMD, diharapkan pelaksanaan CSR menjadi lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pembangunan inklusif, maju, dan berkelanjutan. Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan daerah juga memerlukan kontribusi nyata dari sektor swasta melalui program CSR yang bertanggung jawab dan terintegrasi.
