Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan berbagai usulan strategis di sektor infrastruktur kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (19/6/2025).
Usulan tersebut mencakup penguatan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, pengelolaan sumber daya air, serta penyelesaian permasalahan perumahan pascabencana.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam forum tersebut menyoroti kondisi jalan nasional yang membentang panjang di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa anggaran pemeliharaan yang tersedia belum memadai untuk menjamin kualitas dan keamanan akses transportasi darat, terutama pada ruas-ruas vital seperti jalan penghubung ke Provinsi Gorontalo melalui wilayah utara Sulteng.
“Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, yang juga memimpin tim kunjungan kerja, bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya.
Gubernur juga menyoroti potensi Pelabuhan Donggala yang terminal penumpangnya sudah berstandar tinggi namun belum beroperasi optimal akibat persoalan sosial. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan Pelabuhan Banggai Kepulauan yang dinilai strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan, dan berharap pelabuhan tersebut kembali masuk dalam program prioritas nasional.
Usulan lain yang disampaikan adalah peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional terbatas, guna mendukung arus logistik dan mobilitas tenaga kerja asing, terutama yang bekerja di kawasan industri Morowali.
“Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Jika status bandara dinaikkan, itu akan mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,” jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan perlunya percepatan pembangunan bandara di Banggai Kepulauan, satu-satunya kabupaten di Sulteng yang belum memiliki bandara, padahal penting untuk menunjang pariwisata dan pertumbuhan wilayah.
Di sektor sumber daya air, ia mengungkapkan banyak jaringan irigasi di Sulteng sudah mengalami kerusakan karena usia bangunan yang mencapai lebih dari 40 tahun. Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi irigasi dalam rangka penguatan sektor pertanian menuju Sulteng sebagai lumbung pangan.
Sementara dalam hal perumahan, Gubernur menyoroti masih adanya ratusan warga terdampak bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara, terutama di Palu dan Donggala. Pemprov terus berupaya menyediakan lahan relokasi permanen, namun terbatasnya fiskal menjadi kendala.
Ia juga mengangkat skema kolaborasi antara Pemprov dan perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam pembangunan atau perbaikan jalan nasional. Menurutnya, bila tidak membangun jalan layang (flyover), perusahaan semestinya ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan yang dilaluinya, sehingga dapat mengurangi beban anggaran negara.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Gubernur memaparkan program prioritas “9 Berani” (Bersama Anwar–Reny), dengan fokus utama program Berani Lancar untuk penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta Berani Cerdas dan Berani Sehat untuk peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan kesiapan Pemprov Sulteng untuk mempresentasikan secara langsung usulan tersebut ke kementerian teknis melalui fasilitasi Komisi V DPR RI.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk perwakilan dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, serta Wakil Wali Kota Palu, yang turut menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan dari wilayah masing-masing.
