Palu,beritasulteng.id – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Tinombala 2025 di halaman Polresta Palu pada Kamis (20/3/2025) pukul 08.00 WITA.
Dalam amanat tertulis Kapolri yang dibacakan Wali Kota Hadianto, disampaikan bahwa apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana (sarpras) serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama arus mudik dan perayaan Idulfitri 1446 Hijriah.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, diperkirakan sekitar 52% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 146,48 juta orang, akan melakukan perjalanan selama libur Lebaran 2025. Angka tersebut berpotensi meningkat, mengingat pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan realisasi jumlah pemudik lebih besar dari hasil survei.
“Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus untuk mendukung kelancaran mudik, di antaranya diskon tarif tiket dan tol, kebijakan work from anywhere, hingga perpanjangan libur sekolah,” ujar Wali Kota Hadianto.
Pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 5 hingga 7 April 2025.
Operasi Ketupat 2025: Fokus pada Pengamanan dan Pelayanan
Polri bersama TNI dan pemangku kepentingan lainnya menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025” yang mengusung tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman.” Operasi ini akan berlangsung mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 di 8 Polda prioritas, dan 26 Maret hingga 8 April 2025 di 28 Polda lainnya.
Sebanyak 164.298 personel gabungan dikerahkan di 2.835 pos, yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Pos-pos ini difungsikan sebagai pusat informasi, pelayanan masyarakat, serta pengamanan di berbagai lokasi strategis, termasuk masjid, tempat salat Idulfitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara.
Kebijakan dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk mendukung kelancaran arus mudik, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang, rekayasa lalu lintas, serta kebijakan terkait penyeberangan laut dan proyek konstruksi.
“Pedoman pelaksanaan SKB ini harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media agar dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” tegas Wali Kota.
Berbagai rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil-genap, contra flow, dan one way system akan diterapkan berdasarkan pemantauan CCTV, data traffic counting, dan laporan petugas di lapangan.
Di jalur penyeberangan, akan diterapkan delaying system, buffer zone, serta pemeriksaan tiket (screening ticket) untuk mengurangi kepadatan dan memastikan kelancaran arus kendaraan.
Ketersediaan Bahan Pokok dan Stabilitas Harga
Selain fokus pada kelancaran arus lalu lintas, pemerintah juga memprioritaskan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) serta bahan bakar minyak (BBM).
“Lakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga. Pastikan distribusi berjalan lancar dan tindak tegas pelaku penimbunan,” ujar Wali Kota Hadianto.
Pelayanan Humanis dan Responsif
Kapolri melalui Wali Kota Hadianto menekankan pentingnya pelayanan yang ramah dan responsif kepada masyarakat selama periode mudik.
“Tampilkan sosok petugas yang humanis, berikan edukasi kepada pengemudi untuk beristirahat guna menghindari microsleep, serta lakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi dan kelayakan kendaraan,” katanya.
Selain itu, layanan darurat melalui nomor 110 dioptimalkan untuk menerima laporan terkait gangguan keamanan maupun kemacetan di jalur mudik.
Di akhir amanatnya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2025.
“Selamat bertugas dan tetap semangat. Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai ladang ibadah,” tutup Wali Kota Hadianto.
Ia juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idulfitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Kota Palu.
