Palu, beritasulteng.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., melakukan audiensi di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, pada Selasa (18/3). Kehadirannya disambut oleh Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani, serta pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka. Pertemuan ini bertujuan mendorong optimalisasi investasi di kawasan industri smelter untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Audiensi ini merupakan inisiatif bersama dari tiga pemerintah provinsi yang memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik langkah ketiga provinsi tersebut dalam meningkatkan PAD dari sektor industri nikel yang berbasis hilirisasi. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai dasar pembahasan dengan kementerian terkait.
Terkait penyaluran DBH, perwakilan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembagian DBH kepada daerah penghasil akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga memastikan bahwa hak daerah atas DBH akan disalurkan tanpa penundaan.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan. Ia juga melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan dokumen RKAB dan siap membahasnya bersama kementerian terkait.
Selain mendorong potensi PAD dari hilirisasi nikel, Wagub juga menyoroti peluang peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” ujar dr. Reny.
Dalam audiensi tersebut, Wagub didampingi oleh sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.
