Editor ; Moh.Nasir Tula
Palu, beritasulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, memimpin rapat pimpinan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025, meliputi capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan, serta tindak lanjut penugasan di setiap OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan agar kepala OPD tidak hanya mengandalkan laporan tertulis atau dokumentasi, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya.
Menjelang akhir tahun anggaran, Gubernur meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia juga mendorong kepala OPD memanfaatkan sisa waktu dua bulan ini secara efektif untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD Tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulteng. Ia menekankan agar program-program yang disusun benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” katanya.
Anwar juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di pedesaan guna mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulteng.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” ujarnya.
Melalui rapat pimpinan ini, Gubernur kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
