Editor ; Moh.Nasir Tula
Jakarta, beritasulteng.id – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, di Jakarta, pada Jumat (12/9/2025), guna membahas penyelesaian persoalan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) di beberapa wilayah di Kota Palu.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Hadianto didampingi oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Palu. Rombongan diterima secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN, H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc di ruang kerjanya.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, dengan fokus utama pada penyelesaian lahan eks HGB di wilayah Tondo, Talise, dan Talise Valangguni. Ketiga wilayah tersebut merupakan kawasan terdampak bencana yang kini menjadi prioritas dalam pembangunan hunian tetap (huntap) dan pengembangan kawasan strategis lainnya, termasuk rencana pembangunan markas Kodam XXIII/Palaka Wira.
Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa sejak 2021, pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN untuk memperjuangkan agar lahan eks HGB tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Menurutnya, lahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung relokasi dan pemulihan pascabencana di Kota Palu.
“Kami ingin memastikan bahwa lahan eks HGB ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk melalui mekanisme konsolidasi tanah, serta mendukung pembangunan markas Kodam yang memiliki nilai strategis nasional,” ujar Wali Kota Hadianto.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palu tetap berkomitmen pada asas keberpihakan terhadap masyarakat terdampak, sambil menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pertahanan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kota Palu dan menyatakan kesiapan kementerian untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Masalah lahan eks HGB di Palu menjadi perhatian serius kami. Kami berkomitmen untuk mempercepat penyelesaiannya agar ada kepastian hukum dan manfaat nyata, baik bagi masyarakat maupun bagi kepentingan strategis negara,” tegas Wakil Menteri Ossy Dermawan.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi dan penataan pemanfaatan lahan eks HGB yang selama ini menjadi perhatian publik, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan terdampak bencana di Kota Palu.
