Palu, beritasulteng.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan program BERANI SEHAT, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau status BPJS Kesehatannya terblokir.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam arahannya kepada pemangku kepentingan kesehatan daerah pada Kamis (6/3), menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Tidak ada pembatasan jenis penyakit dan lokasi pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah akan menanggung biayanya,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia menjelaskan bahwa tingginya biaya kesehatan dan pendidikan menjadi faktor utama yang membebani masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat membantu menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Dengan menyelesaikan permasalahan kesehatan dan pendidikan, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,” tambahnya, merujuk pada pengalaman sebelumnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Morowali melalui program pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan.
Efisiensi Anggaran dan Fokus pada Pelayanan
Di tengah keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah pusat dan daerah, Gubernur mengimbau agar program kesehatan tetap berjalan sesuai prinsip money follow function guna menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.
“Susun program yang baik, sesuaikan dengan arah pembangunan. Anggaran bisa dicari kemudian,” katanya.
Ia juga menugaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, untuk mengawal pelaksanaan program BERANI SEHAT.
“Koordinasikan semua eksekusi program kesehatan dengan Ibu Wagub,” tegasnya kepada jajaran kesehatan.
Sasaran dan Implementasi BERANI SEHAT
Program BERANI SEHAT mencakup beberapa sasaran utama, di antaranya:
- Meningkatkan responsivitas fasilitas kesehatan dalam penanganan pasien rawat inap maupun rawat jalan.
- Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur kesehatan.
- Pembangunan rumah sakit berkualitas internasional yang inklusif.
- Dukungan terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan ASN.
- Eliminasi penyakit tuberkulosis (TB) hingga 50% dalam lima tahun.
- Peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas rumah sakit kabupaten.
Sebagai langkah awal, Gubernur menyebut bahwa Rumah Sakit Undata dan RS Madani akan dijadikan percontohan sebelum program diperluas ke rumah sakit di kabupaten lainnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Dra. Novalina, M.M, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, serta perwakilan BPJS Kesehatan, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, serta insan kesehatan se-Sulawesi Tengah.
