Editor : Moh.Nasir Tula
Donggala, beritasulteng.id – Bakal Calon Bupati Kabupaten Donggala kembali menegaskan tekadnya untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama dalam membawa Donggala keluar dari daerah tertinggal. Hal itu dikatakan Rahmad Arsyad saat mengunjungi warga Desa Wani, Kabupaten Donggala.
Dalam kesempatan itu, Rahmad kembali menekankan pendidikan berkualitas, tuntas, dan gratis bagi masyarakat Donggala. Memang selama ini ada janji pendidikan gratis selalu di umbar – umbar tapi sayangnya tidak pernah ada realisasinya. Menanggapi hal itu Rahmad bersedia memberi kontrak politik atas jaminan pendidikan gratis di Donggala.
“Bapak ibu saudara, sapesuvuku mungkin sudah lelah diberi janji. Apalagi soal jaminan pendidikan untuk anak-anak kita. Maka dari itu beri kami kesempatan untuk membuktikan, dan kami siap untuk kontrak atas janji saya ini”, tegas Rahmad Arsyad, Pada Minggu 8/9/2024.
Pendidikan yang dijanjikan pasangan Rahmad Arsyad dan Abdul Rasyid akan diiringi dengan pendidikan yang tuntas. Artinya selain menyiapkan jaminan pendidikan gratis 12 tahun Rahmad dan Rasyid juga menyetarakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan dunia kerja, agar lulusan anak-anak Donggala sudah siap pakai untuk masuk di perusahaan swasta atau instansi pemerintah.
Pasangan dengan tagline ” SARARA “, melengkapi misi pembangunan sumber daya manusia dengan perencanaan pembangunan pendidikan Politeknik Donggala di area wilayah Pantai Barat, akunya.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak Donggala tidak sekolah, tidak mampu membayar pendidikan tinggi “. tandas mantan Tengah ahli gubernur Sulteng ini.
Nantinya, jaminan kerja untuk lulusan juga di sinkronisasi lewat pembangunan Kawasan Industri Donggala (KIDA), dan pendekatan akses pendidikan tinggi di wilayah Pantai Barat dengan membangun Politeknik.
Tentang kewenangan jaminan pendidikan oleh Kepala Daerah sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81 menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.
“Jika masih ada yang berpikir bahwa itu bukan kewenangan Bupati untuk menjamin pendidikan hingga kuliah, semua daerah sudah banyak yang melakukan, misalnya lewat dana otonomi khusus dan sebagainya”, jelas Rahmad.
Di akhir sambutanya menuturkan punya keyakinan kuat dan sekaligus punya cita-cita bisa mewujudkan perubahan di kabupaten tertua di Sulawesi Tengah ini.***