Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdi dan Ketua DPRD Parimo Sayutin, saat menghadiri dialog terkait pertambangan di Kab.Parimo, Pada Minggu 8 /08/2021. ( Foto.Hums APRI Sulteng ).

DPC APRI Parimo Terus Bergerak Untuk Dapatkan WPR – IPR Di Wilayah Pertambangan

Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin dan Ketua DPRD Parimo Sayutin, saat menghadiri dialog terkait pertambangan di Kab.Parimo, Pada Minggu 8 /08/2021. ( Foto.Hums APRI Sulteng ).

Parimo, beritasulteng.id – Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR ) dan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) di wilayah Kabupaten Parigi – Moutong, DPC Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia Kab.Parimo, menggelar dialog terbuka terkait kebijakan pertambangan rakyat untuk WPR dan IPR di cafe My B Coffe di Kelurahan Maesa tepatnya depan Taman Toraranga, Pada Minggu 8 Agustus 2021.

Hasil pantauan media ini, Dialog yang di kemas dengan aksi tanya jawab dengan para perwakilan delapan belas Kelompok RMC di Kab. Parimo, turut di hadiri Wakil Ketua DPRD Propinsi Muharram Nurdin, S.Sos, Anggota DPRD Propinsi Dapil Parimo Ir.Ibrahim Hafid dan Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto, S.Sos, ketua harian DPW APRI Sulteng Agusalim.

Dalam pemaparannya Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto, S.Sos mengatakan Sejauh ini ada sepuluh titik wilayah pertambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan ( IUP ), namun sayangnya jalingan hubungan kerja sama dengan masyarakat yang di mana wilayahnya masuk kategori IUP tidak Beluma terjalin baik.

Tentunya untuk menapik hubungan ini perlu adanya kolaborasi dari pemilik IUP dengan masyarakat sekitar, hal itu sangat penting di lakukan sehingga nantinya proses WPR dan IPR dapat terwujud, sebagai bentuk perpanjangan tangan nantinya ke pemerintah setempat  adanya wadah APRI di Parimo dapat memberikan jalan terlaksananya IPR, tuturnya.

Sejauh ini DPRD Parimo sudah melakukan pengusulan proses terkait wilayah pertambangan yang kami maksud ke pemerintah Parimo dan dinas Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Propinsi Sulawesi tengah, akunya

Kami berharap dengan adanya APRI Parimo dapat mewujudkan proses WPR dan IPR di wilayah Parimo untuk di usulkan ke pemerintah propinsi sekaligus di tindak lanjuti sampai ke tingkat pusat melalui kementerian ESDM.

Kami menitipkan harapan kelak nantinya sudah terwujud IPR  dua esensi yang harus di perhatikan yakni sektor dampak lingkungan dan dampak ekonomi sosial bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, harap Sayutin Politisi Partai Nasdem.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin, S.Sos di hadapan para peserta dialog memaparkan sejak 2018 Perda tambang sudah di buat yang,  di mana sebelumnya aturan Pergub pun sudah ada.

Wilayah pertambangan yang ada tidak melanggar dengan adanya wilayah tata ruang yang sudah di buat oleh dinas terkait, dan sesuai dengan Perda 2 Tahun 2012.

Kami mendukung penuh setiap proses pengesahan IPR sesuai aturan mekanisme dari pemerintah untuk melegalkan tambang rakyat yang sudah ada yang rama lingkungan, dengan tetap memperhatikan sektor sisi pertanian di sekitar wilayah pertambangan, pintah Muharram Nurdin.

Acara dialog ditutupi dengan poin – poin keputusan yang di bacakan oleh Ketua Harian DPW APRI Sulteng Agusalim, di mana tertuang dalam risalah di jadikan catatan sekaligus lampiran untuk di masukan ke dinas terkait, sekaligus usulan RMC di Parimo. ( Nasir Tula )

 

About beritasulteng

Check Also

Launching PEN, Kajati Sulteng Tekankan Jajaranya Lebih Dekat Dengan Rakyat

Palu, beritasulteng.id – Program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) bidang perdata dan tata usaha …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *