![](https://beritasulteng.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240718_194816.jpg)
Editor ; Moh.Nasir Tula
Jakarta, beritasulteng.id – Forum Mahasiswa Indonesia ( FMI ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Bakrie Tower, Epicentrum Kuningan, menuntut adanya penindakan atas dugaan Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sekaligus indikasi penggelapan pajak sebesar Rp200 miliar, dilakukan oleh salah satu owner PT. Citra Palu Mineral ( CPM ) yakni PT Adijaya Karya Makmur (AKM) tambang emas Poboya, Pada Jumat 12 Juli 2024.
Koordinator lapangan, Pian Andreo H. Manurung, mengatakan adanya, ” Dugaan TPPU dan penggelapan pajak ini harus segera ditindak lanjut, seluruh jajaran direksi yang terlibat di PT. AKM pun harus segera diusut dan secepat diproses hukum “.
Dugaan ini pertama kali terungkap oleh Forum Mahasiswa Indonesia yang ada di Kota Palu, dan kemudian kami disini ( Jakarta ) menelusuri kebenarannya dan ternyata memang ada indikasi terjadi TPPU dan Pengelapan pajak, jelas ini merugikan negara, tegas Pian, seperti di kutip dari media online Inipalu.com.
Forum Mahasiswa Indonesia ( FMI ) berharap kejaksaan dan para penegak hukum lainnya bertindak tegas dan mengusut tuntas masalah ini hingga ke akar-akarnya.
PT Adijaya Karya Makmur ( AKM ) diduga melakukan praktik bisnis yang merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Pertambangan yang berlaku, begitu juga terkait izinya ( Perlu di pertanyakan ) pengolahan, pemurnian dan reklamasinya, yang dilakukan dengan cara sistim perendaman, dengan memakai bahan kimia sianida ( CN ) ke material kolam – kolam perendaman yang sudah disiapkan, dimana campuran material tersebut dapat sangat berbahaya untuk manusia.
Kehadiran Forum Mahasiswa Indonesia dalam aksi unjuk rasa hari ini bertujuan untuk meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang sudah beroperasi kurang lebih tujuh tahun ini, tuturnya.
“Pemerintah Indonesia berjuang memberantas pelanggar tambang dan pajak. Tidak ada tempat bagi mafia pertambangan dan pajak di Indonesia, sesuai amanat Presiden Jokowi,” tegas Pian Andreo.***