Kepala Balai BP2JK wilayah Sulteng Ronny Andriandi, ST,.MT ,bersama Kepala KTU dan Ketua Kelompok Pokja, saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media, Pada Senin 7 Juni 2021. ( FOTO.Irawan )

Kelarifikasi Tudingan Kongkalikong Proyek ; BP2JK Wilayah Sulteng Gelar Jumpa Pers

Kepala Balai BP2JK wilayah Sulteng Ronny Andriandi, ST,.MT ,bersama Kepala KTU dan Ketua Kelompok Pokja, saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media, Pada Senin 7 Juni 2021. ( FOTO.Irwan )

Palu,beritasulteng.id-  Mencuatnya berita aksi demo Yang di lakukan oleh Forum Masyarakat Penyelamat Uang Negara di Depan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi ( BP2JK ) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal,3 Juni 2021, hal tersebut mengundang asumsi publik.

Kelompok Kerja ( Pokja )Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sulawesi Tengah lakukan jumpa pers di halaman kantor pada tanggal,07 Juni 2021 Pukul 10,15 Wita,guna kelarifikasi

Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah Ronny Andriandi, ST.MT saat menyampaikan di hadapan awak media menegaskan bahwa apa yang menjadi tudingan Forum Masyarakat Penyelamat Uang Negara (FORMATUR) tentang Isu “Kongkalikong” itu tidak ada dan tidak benar, begitupun yang di Isukan di luar.

Kesannya bahwa pihak BP2JK tidak memberdayakan rekanan kontraktor lokal dan ini juga tak benar, bukti bahwa rekanan kontraktor yang mengikuti proses lelang itu banyak,dan saat ini ada sekitar 31 perusahaan lokal yang menjadi pemenang dan sudah di tetapkan, di sampaikan pula bahwa dalam proses evaluasi klarifikasi banyak rekanan kontraktor/penyedia jasa gugur di sebabkan hal-hal yang sepele baik administrasi maupun tehknis.

Contoh jaminan penawaran tidak di masukkan dalam dokumen penawaran dan juga surat dukungan/perjanjian sewa menyewa alat ditemukan ada semacam rekayasa hingga Pokja mengugurkan, ungkap Ronny

Hal serupa juga di tambahkan dan di sampaikan oleh ketua Kelompok Kerja (Pokja) Herman Labalado,ST.MT.Bahwa isu Kongkalikong yang saat itu di suarakan oleh Forum Masyarakat Penyelamat Uang Negara ( FORMATUR ) itu tidaklah benar, sebab proses evaluasi klarifikasi pada dokumen penawaran dari penyedia jasa itu kami nilai dari calon pemenang satu, dua dan tiga untuk penawaran terendah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020, yang dimana Pasal 50 menyebutkan bahwa metode evaluasi penawaran untuk tender Pekerjaan Konstruksi meliputi sistem nilai atau harga terendah ( harga terendah sistem gugur dan harga terendah ambang batas ), akunya.

Pokja pemilihann melakukan evaluasi “Kewajaran Harga” jika terdapat penyedia yang menawar dibawah ambang batas nilai terendah (80%) ,sehingga Pokja Pemilihan melakukan evaluasi bersama Tim Pendamping Teknis Kewajaran Harga untuk pemeriksaan secara detil.

Serta Pokja Pemilihan melakukan Metode evaluasi dengan harga terendah “SISTEM GUGUR” dengan memperhatikan secara lebih detil terkait hal diantaranya spesifikasi Jelas dan Standar, persyaratan Teknis Mudah di penuhi,dan Harga/Biaya merupakan Kreteria evaluasi yang utama, jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama  KTU BP2JK Widyanto,SE.ST memaparkan bahwa Pokja Pemilihan dalam proses evaluasi dengan pola sistem gugur dan pembuktian di lakukan secara transparan dan semua kegiatan tender di lingkup PUPR Wilayah Sulawesi Tengah di laksanakan dengan menggunakan sistem’ secara Online pada aplikasi LPSE.

Lanjut, Widyanto mengatakan pula bahwa aplikasi tersebut dapat di akses oleh penyedia maupun non penyedia.Maka dengan itu dapat mudah mengetahui informasi tender paket-paket pekerjaan secara terbuka. ( Irwan )

About beritasulteng

Check Also

Launching PEN, Kajati Sulteng Tekankan Jajaranya Lebih Dekat Dengan Rakyat

Palu, beritasulteng.id – Program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) bidang perdata dan tata usaha …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *