Kanit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Tolitoli Natoen, S.H.

Natoen ; Akan Olah TKP Terkait Penyerobotan Lahan Rumah Adat Balre Masigi

Kanit Pidana Umum (Pidum) Sat Reskrim Polres Tolitoli Natoen, S.H.

Tolitoli,beritasulteng.id – Setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin, (3 Mei 2021), Kepolisian Resort Tolitoli bakal melakukan gelar perkara penyelidikan dugaan penyerobotan lahan di sekitar rumah adat Balre Masigi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dilakukan mantan Bupati Tolitoli, Moh. Saleh Bantilan.

Kanit Pidana Umum (Pidum) Sat Reskrim Polres Tolitoli, IPDA Natoen,S.H menjelaskan, olah TKP yang dilakukan Sat Reskrim Tolitoli berdasarkan laporan Hasanudin Lamata, ke Polres Tolitoli mengenai adanya dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan mantan Bupati Tolitoli, Moh. Saleh Bantilan.

“Berdasarkan laporan Hasanudin Lamata, ke Polres Tolitoli, mengenai dugaan penyerobotan lahan di sekitar rumah adat Balre Masigi, penyidik kemudian melakukan olah TKP belum lama ini, untuk mengetahui objek perkara yang dilaporkan,” jelas kata Kanit Pidum, IPDA Natoen,S.H, Rabu (05/05/2021)

Dari hasil olah TKP penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi saksi, termasuk terlapor untuk lebih mendalami laporan tersebut.

“Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi saksi, termasuk terlapor,” ungkapnya”
Namun, lanjut IPDA Natoen, hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti-bukti yang kuat dan menjurus ke tindak pidana penyerobotan seperti yang dilaporkan Hasanudin Lamata. Pasalnya, pelapor tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau alas hak, berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), atau Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti lokasi itu dikuasai pelapor.

“Kami sudah periksa pelapor dan terlapor, serta saksi-saksi. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor belum memenuhi unsur untuk dijadikan satu perkara, bahkan pelapor juga tidak bisa membuktikan surat atau alas hak kalau lokasi itu miliknya,” kata IPDA Natoen.
Kanit Pidum menambahkan, pelapor hanya dapat memperlihatkan surat penyerahan yang dibuat sejak tahun 1967, dari A Karim kepada Almarhum Lamata, yang merupakan orang tua Hasanudin Lamata sebagai pelapor.

Sehingga menurut penyidik kata Kanit Pidum, laporan tersebut belum dapat memenuhi unsur untuk dinaikkan ke tahap penyidikan sehingga pihaknya berencana melakukan gelar perkara, untuk memutuskan laporan tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

“Rencana kami akan melakukan gelar perkara dengan tim penyidik dalam waktu dekat, apakah laporannya dihentikan atau dilanjutkan,” jelas Kanit Pidum.

Jika hasil gelar perkara nantinya memutuskan dihentikan, lanjut IPDA Natoen, sebaiknya pelapor membawa masalah ini ke Pengadilan untuk digugat secara Perdata.

“Bila penyelidikan tidak bisa dilanjutkan, sebaiknya masalah ini dibawa ke Pengadilan untuk digugat secara Perdata untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai lokasi tersebut, baru kemudian dapat dilanjutkan dengan laporan pidana,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai laporan Raja Tolitoli, Moh Saleh Bantilan terhadap Hasanudin Lamata atas dugaan pelanggaran Undang-undang ITE, IPDA Natun mengatakan, masih dalam tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik Tipiter.

“Kalau laporannya Moh Saleh Bantilan terhadap Hasanudin Lamata masih tetap berproses sampai saat ini di Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tolitoli,” pungkas Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Tolitoli, IPDA Natoen,S.H. ( Andi.ZR )

About beritasulteng

Check Also

Bupati Tolitoli Lakukan Komunikasi Lanjutan ke Pemprov Terkait Penanganan DAS Kota Tolitoli

BERITASULTENG.ID, TOLITOLI – Banjir yang terjadi di Kota Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, rabu (15/9/2021) disikapi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *